Kasum TNI Periksa Kontainer Radioaktif yang Disita TNI AL

Peninjauan Kontainer Mineral oleh Kasum TNI

Kasum TNI, Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon, melakukan peninjauan terhadap kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut (AL) di Dermaga Kodaeral IV, Batam pada Selasa, 26 Mei 2026. Peninjauan ini dilakukan setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menerima laporan dari penyidik TNI AL mengenai tindakan yang dilakukan terhadap kapal pengangkut mineral pada 17 Mei 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, aparat membuka 15 dari total 25 kontainer untuk memverifikasi isi muatan dengan dokumen ekspor dan pengiriman barang. Hal ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antarinstansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional agar tidak disalahgunakan. Tujuannya adalah agar sumber daya alam (SDA) tetap memberikan manfaat bagi negara.

Kontainer yang Disita Membawa Tanah Logam Mineral yang Mengandung Radioaktif

Richard menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL, Kodaeral IV, Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif. Ia menyatakan bahwa tindakan ini sesuai dengan tugas pokok Angkatan Laut dan hasil pengecekan akan segera ditelaah secara hukum dan dilakukan kajian.

Selain itu, Richard menyebut bahwa TNI terus berkomitmen mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Menurutnya, TNI AL akan terus melakukan upaya-upaya tegas terhadap setiap penyelundupan lewat jalur laut.

Prabowo Minta Penyelundupan Sumber Daya Alam Strategis Ditindak

Penanganan kasus terhadap kontainer muatan mineral tersebut sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait maraknya penyelundupan sumber daya alam strategis, khususnya mineral rare earth atau mineral tanah jarang yang sulit ditambang.

Richard menjelaskan bahwa Bapak Presiden RI telah menyatakan bahwa penyelundupan mineral khususnya rare earth menjadi salah satu atensi selain penyelundupan-penyelundupan sumber daya alam lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan pengelolaan sumber daya alam.

Kasum TNI sendiri berada dalam struktur satgas PKH sebagai Wakil Ketua Pelaksana I. Satgas ini dibentuk pada Januari 2025 untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu. Mereka menguasai sejumlah sektor seperti perkebunan, pertambangan, dan kegiatan kehutanan, serta mengembalikannya ke fungsi ekologis dan peruntukan aslinya.

Prabowo Pernah Puji Kinerja Satgas PKH karena Dapat Dana Tambahan Rp40 Triliun

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui senang dengan kinerja satgas PKH karena dianggap memberikan kontribusi kongkret bagi negara. Terbaru, satgas PKH berhasil memberikan dana tambahan bagi negara mencapai Rp40 triliun. Dana tersebut diperoleh dari empat kali penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan.

Prabowo menyampaikan bahwa jumlah dana yang diperoleh sekitar Rp40 triliun. Ia juga menyatakan bahwa bulan depan dana yang diserahkan ke negara akan bertambah karena bocoran dari Satgas PKH menunjukkan adanya hasil denda penertiban kawasan hutan senilai Rp11 triliun.

Ia menegaskan bahwa satgas PKH telah menyerahkan uang hasil sitaan dan denda sebesar Rp10,27 triliun ke negara. Ini menunjukkan keberhasilan satgas dalam menjalankan tugasnya dan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Prabowo juga menekankan bahwa satgas PKH tidak takut terhadap ancaman dari pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan kinerja mereka.

Lokasi:

Berbagi :